Matamediaonline.com – “Tidak tolak Revisi UU TNI, sistem pemerintahan tidak boleh dibajak oleh hegemoni satu kelompok tertentu.”
Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf disela-sela diskusi publik Hentikan Dikotomi Sipil-Militer bertajuk Telaah RUU TNI 2025 yang di prakarsai Partai Negoro, bertempat di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta pusat, Selasa (18/3/25).
Faizal Assegaf menegaskan bahwa TNI dan Polri bukanlah musuh rakyat, melainkan pelindung negara. Ia mengingatkan agar rakyat tidak terjebak dalam propaganda yang dapat membuat mereka membenci TNI. Ia menyerukan agar dikotomi sipil-militer dihentikan karena dapat menyulut konflik antar elemen bangsa.
“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” kata Faizal Assegaf.
Sebaliknya, Faizal mengungkapkan, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim militerisme.
“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Bank Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Baca juga: Kapuspen TNI: Revisi UU TNI Perkuat Pertahanan, dan Tingkatkan Profesionalisme Prajurit
Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis.
“Bahkan, Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya, melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan,” jelasnya.
“Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi,” tambah dia.
Di samping itu, kata Faizal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil.
“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa,” tandasnya.[mmo]
