Matamediaonline.com – Jakarta| Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, Polri bersama Perum Bulog bergerak cepat meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pada minggu depan. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga beras yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.
Dalam rapat persiapan yang digelar di Mabes Polri, Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin langsung koordinasi lintas institusi bersama Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani serta jajaran Polda dan Polres yang hadir secara daring. Kamis (7/8/25).
“Dari target 1,3 juta ton beras SPHP tahun ini, baru terealisasi 8.000 ton. Ini alarm serius. Fungsi Binmas sebagai leading sector wajib memastikan data stok akurat, memperkuat koordinasi dengan Bulog, dan menjamin penyaluran tepat sasaran,” tegas Irwasum Polri.
Ia juga menyampaikan bahwa GPM akan dilombakan antarwilayah, serta menekankan larangan keras terhadap penyelewengan dalam proses distribusi.
Dirut Bulog, Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani, menyambut baik kolaborasi strategis ini. Menurutnya, dukungan Polri akan mempercepat dan memperluas jangkauan distribusi beras SPHP.
“Bulog telah menyiapkan 1.514 gudang berkapasitas total 3,7 juta ton dan menawarkan skema tunda bayar 7 hari khusus bagi Koperasi Polri (Primkoppol) yang menjadi mitra penyalur,” jelas Rizal.
Dua Skema Penyaluran dan Batas Pembelian
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua jalur:
1. Langsung dari satuan wilayah Polri ke Bulog
2. Melalui koperasi seperti Primkoppol, Koperasi Merah Putih, dan koperasi lain yang ditunjuk.
Baca juga: Polri Tetapkan 3 Tersangka Produsen Beras Premium Palsu, Termasuk Direktur Utama PT FS
Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan batas maksimal 10 kg per orang, kecuali untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg. Seluruh penjualan wajib mengikuti aturan HET zonasi, dan dilarang dijual kembali.
Distribusi Digital, Pengawasan Terintegrasi
Distribusi beras SPHP kini terintegrasi dalam sistem digital melalui aplikasi Klik SPHP. Aplikasi ini mencakup delapan tahap mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan.
Baca juga: Panen Raya 2025: Harga Gabah Rp6.500/Kg, BULOG Pastikan Kesejahteraan Petani
Seluruh transaksi harus tercatat, termasuk input data pembeli, dan harga jualnya wajib di bawah HET.
Bhabinkamtibmas Polsek akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan distribusi. Selain itu, Tim Pemantau Gabungan yang terdiri dari Bulog, Polri, Pemerintah Daerah, dan Badan Pangan Nasional akan memantau distribusi secara real-time setiap hari melalui aplikasi.
Deputi I Badan Pangan Nasional juga meminta agar kualitas beras tetap terjaga dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Pastikan kualitas beras sesuai standar, distribusi merata, dan seluruh capaian GPM dipublikasikan secara aktif. Ini bukti konkret peran Polri menjaga stabilitas pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim Polri mengingatkan agar satuan wilayah mencatat dan melaporkan secara ketat proses distribusi, serta menghindari penyaluran ke “pemain besar” atau tengkulak.
Laporan Masyarakat dan Sanksi Tegas
Masyarakat dapat melaporkan langsung setiap indikasi penyimpangan melalui Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.
Satgas SPHP Polri yang dipimpin Kakorbinmas akan merekap pencapaian harian dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran, baik yang terkait HET maupun distribusi melalui mitra tak resmi.
