Matamediaonline.com – Kick-Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten tak hanya menjadi pembuka agenda perayaan tahunan insan pers. Di balik semarak kegiatan, sejumlah persoalan mendasar kembali mengemuka: rapuhnya ekonomi media dan tekanan berlapis terhadap kebebasan pers, terutama yang dialami media online dan media lokal.
Media Independen Online (MIO) Indonesia menilai, tema HPN 2026 “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” memang relevan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan pers jauh lebih kompleks dibanding narasi seremonial.
Ketimpangan Iklan Jadi Akar Masalah
Berdasarkan tren industri dalam beberapa tahun terakhir, porsi belanja iklan nasional semakin terkonsentrasi pada platform digital global dan media sosial. Media pers—terutama media lokal dan independen—hanya memperoleh bagian kecil dari kue iklan nasional.
Ketua Umum MIO Indonesia, AYS Prayogie, menyebut kondisi ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat.
“Banyak media bertahan dalam situasi pas-pasan. Ketika pemasukan tidak sebanding dengan biaya operasional, kualitas jurnalistik dan kesejahteraan wartawan ikut tertekan,” ujarnya.
Situasi tersebut berdampak pada praktik redaksional. Sejumlah redaksi mengaku harus meningkatkan kuantitas produksi berita demi menjaga trafik, sementara ruang pendalaman isu dan liputan investigatif menjadi semakin sempit.
Tekanan Ekonomi Beririsan dengan Independensi
Tekanan ekonomi juga dinilai beririsan langsung dengan independensi pers. Media yang bergantung pada kerja sama tertentu atau iklan dari sumber terbatas berada pada posisi tawar yang lemah ketika harus bersikap kritis.
Baca Juga: MIO Indonesia Kutuk Oknum Wartawan Tipu Warga Lewat Modus Pendidikan
“Tekanan hari ini tidak selalu berupa larangan langsung. Ada bentuk tekanan halus melalui anggaran, kemitraan, atau akses informasi,” kata Prayogie.
Baca Juga: UKW Angkatan ke-64 PWI Jaya, Sinergi Pers–Polisi Lawan Disinformasi
Dalam konteks ini, kebebasan pers diuji bukan hanya oleh ancaman fisik, tetapi juga oleh mekanisme ekonomi yang mempengaruhi keberanian redaksi dalam menyajikan kritik.
Ancaman Kebebasan Pers Kian Beragam
Selain faktor ekonomi, MIO juga mencatat meningkatnya tekanan nonfisik terhadap jurnalis dan media. Pelaporan hukum, pemanggilan aparat, hingga permintaan penghapusan konten jurnalistik menjadi fenomena yang kerap muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Prayogie menilai, penggunaan pasal-pasal tertentu di luar Undang-Undang Pers berpotensi menimbulkan efek gentar (chilling effect) di kalangan jurnalis.
“Ketika jurnalis takut, fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan akan melemah. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
HPN sebagai Ruang Evaluasi
Di sisi lain, PWI Pusat menegaskan bahwa HPN 2026 dirancang sebagai ruang refleksi dan konsolidasi. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menyebut pers yang sehat harus ditopang ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan wartawan yang sejahtera.
Kick-Off HPN 2026 di Banten yang dihadiri Dewan Pers, Kapolri, dan Gubernur Banten diharapkan menjadi awal dialog lintas pemangku kepentingan untuk membenahi persoalan struktural pers nasional.
Bagi MIO Indonesia, rangkaian HPN seharusnya menghasilkan rekomendasi konkret, mulai dari kebijakan distribusi belanja iklan yang lebih adil, perlindungan hukum terhadap jurnalis, hingga penguatan media lokal.
“Tanpa langkah nyata, tema pers sehat hanya akan menjadi slogan tahunan,” ujar Prayogie.
Kick-Off HPN 2026 pun menjadi pengingat bahwa masa depan pers Indonesia tidak hanya ditentukan oleh adaptasi teknologi, tetapi oleh keberanian bersama menjaga independensi, memperjuangkan keberlanjutan ekonomi media, dan memastikan kebebasan pers tetap berdiri sebagai pilar demokrasi.
