Matamediaonline.com – Kasus dugaan peluru nyasar yang terjadi pada 17 Desember 2025 di SMPN 33 Gresik hingga kini belum menunjukkan titik terang terkait pihak yang bertanggung jawab.
Salah satu korban, Darrel, mengalami luka serius hingga harus menjalani tindakan operasi. Bersama korban lainnya, kasus ini kemudian menjadi perhatian keluarga yang menuntut kejelasan dan keadilan.
Orang tua korban, Dewi Murniati, menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan bukan semata persoalan kompensasi, melainkan menyangkut hak korban dan keselamatan publik.
“Ini bukan hanya soal anak kami. Ini soal tanggung jawab dan jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Dewi saat jumpa pers di bilangan Jakarta Barat. Kamis (2/4)
Menurut Dewi, sejak awal keluarga telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan. Namun proses yang berjalan dinilai tidak memberikan kepastian, sehingga akhirnya mereka melaporkan kasus ini ke POMAL Koarmada II Surabaya.
Baca juga: Kenaikan BBM Ancam Usaha Kapal Ikan, Biaya Operasional Bisa Tembus 60 Persen
Dalam proses pelaporan tersebut, Dewi mengaku masih menghadapi berbagai kendala, termasuk respons yang dinilai kurang empatik terhadap posisi korban.
Baca juga: Kenaikan BBM Ancam Usaha Kapal Ikan, Biaya Operasional Bisa Tembus 60 Persen
“Kami datang sebagai korban, tapi justru dipertanyakan. Ini membuat kami semakin yakin bahwa proses ini harus dikawal secara serius,” katanya.
Tak berhenti di situ, Dewi bersama keluarga terus memperjuangkan kasus ini dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum ke berbagai lembaga negara, termasuk kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia dan Agus Subiyanto selaku Panglima TNI.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya mencari keadilan sekaligus memastikan adanya perhatian serius terhadap kasus yang melibatkan korban anak.
“Kami sudah mengirimkan permohonan ke berbagai institusi negara. Harapan kami sederhana, ada perlindungan hukum dan kejelasan atas kasus ini,” tegas Dewi.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus, termasuk terkait asal proyektil serta prosedur pengamanan latihan tembak.
“Kami ingin proses ini dibuka secara terang. Siapa yang bertanggung jawab harus jelas, bukan dibiarkan menggantung,” ujarnya.
Hingga kini, keluarga masih menunggu perkembangan dari laporan yang telah diajukan, termasuk tindak lanjut dari lembaga-lembaga yang telah menerima permohonan perlindungan hukum.
Kasus ini pun memunculkan perhatian lebih luas terkait aspek keamanan latihan militer di sekitar wilayah sipil, serta mekanisme perlindungan terhadap korban, khususnya anak-anak.
Catatan Redaksional
Berita ini berdasarkan keterangan pihak keluarga korban. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi.
