Jakarta – Matamediaonline.com| Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (BAPEMNUS) mendesak manajemen PT Bluebird Group melakukan evaluasi menyeluruh dan audit independen terhadap sistem operasional Pool Kalibata, Jakarta Selatan. Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah dugaan pelanggaran hak-hak pengemudi mitra yang disampaikan kepada organisasi tersebut.
Ketua Umum BAPEMNUS, Jansen Henry Kurniawan, S.H., menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah administratif internal perusahaan semata. Menurutnya, dugaan yang mencuat menyangkut hak ekonomi, kepastian hubungan kemitraan, transparansi pendapatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan terhadap martabat pengemudi.
Jansen menjelaskan, persoalan tersebut mencuat setelah seorang mantan pekerja berinisial PLT menyampaikan sejumlah keterangan mengenai dugaan penyimpangan sistem operasional dan praktik kemitraan di Pool Kalibata. PLT juga menyebut adanya pekerja lain yang diduga enggan menyampaikan keluhan karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami pemberhentian.
“Setiap pengemudi berhak menyampaikan pengaduan tanpa intimidasi, tekanan, maupun ancaman tindakan pembalasan. Seluruh keterangan yang disampaikan harus diperiksa secara objektif dan transparan,” ujar Jansen di kawasan Jakarta selatan. Sabtu (7/11)
BAPEMNUS turut menyoroti dugaan ketidakjelasan kontrak kemitraan, khususnya terkait pola kerja sama PT Bluebird dengan platform PT Gojek dan PT Grab. Berdasarkan keterangan PLT, calon pengemudi yang telah melewati tahapan pengujian mengemudi diduga tidak memperoleh penjelasan secara transparan mengenai pola hubungan kerja sama yang akan dijalankan.
Baca juga: Dugaan Masalah Keuangan Askrida Disorot MAKAR, Direksi dan Komisaris Dituntut Buka-bukaan
Persoalan lainnya adalah dugaan pemotongan pendapatan sebesar 23 persen dan pemotongan tambahan sebesar 60 persen. Jansen meminta perusahaan membuka dasar perhitungan, komponen biaya, pihak penerima potongan, serta bukti persetujuan pengemudi agar mekanisme tersebut dapat diperiksa melalui audit independen.
BAPEMNUS juga menerima keterangan mengenai dugaan pembatasan pelaporan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian. Pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pihak lain disebut diduga diarahkan tidak membuat laporan apabila kendaraan masih dapat dikendarai menuju pool. Terdapat pula dugaan pembebanan biaya perbaikan yang meningkat ketika pihak penyebab kecelakaan bersedia bertanggung jawab.
Selain itu, dugaan pungutan tidak resmi terhadap pengemudi, akses tanpa persetujuan terhadap akun dan saldo, serta pembekuan dana akibat kekurangan setoran turut menjadi perhatian. BAPEMNUS meminta penjelasan mengenai kewenangan akses, mekanisme autentikasi, dasar pembekuan saldo, dan persetujuan pemilik akun.
Dalam aspek operasional, organisasi tersebut menyoroti dugaan ketidakadilan pembagian kendaraan berbahan bakar gas (BBG) dan bahan bakar minyak (BBM) bagi pengemudi baru. Dugaan pembiaran terhadap tindakan tidak senonoh penumpang kepada pengemudi, pungutan pembelian seragam, penarikan uang dengan alasan iuran serikat pekerja, serta penahanan sebagian pendapatan sebagai jaminan kerja juga diminta untuk diklarifikasi.
Selain itu, BAPEMNUS turut meminta evaluasi sistem bonus bulanan yang menurut keterangan PLT memiliki target tinggi dan persyaratan sulit dicapai. Jansen menilai sistem insentif perlu memperhatikan dampaknya terhadap intensitas kerja, kelelahan pengemudi, keselamatan berkendara, serta potensi kecelakaan lalu lintas.
“Penggunaan istilah kemitraan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum. Penilaian hubungan hukum harus didasarkan pada fakta pelaksanaannya, bukan semata-mata nomenklatur dalam dokumen perjanjian,” tegas Jansen.
Ia menambahkan, apabila hubungan tersebut memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, ketentuan perlindungan ketenagakerjaan harus diperhatikan.
Atas berbagai dugaan tersebut, BAPEMNUS menyampaikan lima tuntutan kepada manajemen PT Bluebird Group. Pertama, mendesak pemberhentian Kepala Pool Kalibata beserta jajaran yang diduga terlibat, dengan tetap mengedepankan pemeriksaan dan pembuktian. Kedua, meminta evaluasi dan perubahan aturan serta sistem operasional agar hubungan kerja maupun kemitraan berjalan berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, keterbukaan, dan keselamatan.
Ketiga, BAPEMNUS meminta pengembalian seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang terbukti dialami pengemudi, termasuk audit potongan pendapatan, pungutan, dana jaminan kerja, dan pembebanan biaya lainnya yang tidak memiliki dasar hukum atau persetujuan sah. Keempat, meminta klarifikasi resmi dan audit independen terhadap kontrak kemitraan, kerja sama dengan Gojek dan Grab, pengelolaan pendapatan, akses akun, pembagian kendaraan, serta sistem bonus.
Kelima, BAPEMNUS mendesak perusahaan menjamin perlindungan terhadap seluruh pengemudi yang menyampaikan pengaduan atau memberikan kesaksian. Jansen menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen memperjuangkan keadilan, perlindungan, dan kepastian hak masyarakat pekerja.
“Perusahaan sebesar PT Bluebird Group harus mampu menunjukkan bahwa profesionalisme pelayanan kepada konsumen berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak pengemudinya. Jangan sampai citra perusahaan yang baik di hadapan publik justru tidak sejalan dengan kondisi yang dialami para pekerja di lapangan,” ujar Jansen.
BAPEMNUS meminta manajemen melakukan pemeriksaan menyeluruh dan bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran. Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari manajemen PT Bluebird Group. Hak jawab dan klarifikasi perusahaan tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan ini.
