RUU Transportasi Online Ditargetkan Rampung Akhir 2027! Aksi Ojol Kepung DPR Berbuah Komitmen Tertulis, SOS Siap Kawal hingga Disahkan

JAKARTA – Matamediaonline.com| Aksi demonstrasi bertajuk Ojol Kepung DPR yang digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (19/11/2026), menghasilkan perkembangan penting bagi perjuangan pengemudi transportasi online di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan perwakilan massa aksi, Pimpinan DPR RI menyampaikan sejumlah kesimpulan tertulis terkait aspirasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI), termasuk dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online dapat diselesaikan paling lambat akhir 2027.

Dokumen berjudul Kesimpulan tertanggal 19 November 2026 tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H.

Solidaritas Ojol Senusantara (SOS) bersama FDTOI hadir dalam aksi tersebut untuk mendesak negara segera menghadirkan regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum, kepastian tarif, serta kesejahteraan bagi pengemudi transportasi online.

 

Ketum SOS Agung VJ (kiri), dan Sekjen SOS, Saham Lamganda Silalahi, menegaskan bahwa kehadiran SOS bersama FDTOI merupakan bagian dari perjuangan bersama.
Ketum SOS Agung VJ (kiri), dan Sekjen SOS, Saham Lamganda Silalahi, menegaskan bahwa kehadiran SOS bersama FDTOI merupakan bagian dari perjuangan bersama driver transportasi online.

Hasil pertemuan tersebut menjadi catatan penting bagi perjuangan para pengemudi yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakpastian tarif, potongan aplikator, hingga perlindungan terhadap pekerja berbasis platform digital.

Berdasarkan dokumen kesimpulan yang dihasilkan, terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian dalam tindak lanjut aspirasi FDTOI.

Pertama, Pimpinan DPR RI menyatakan telah menerima aspirasi Front Driver Transportasi Online Indonesia pada Kamis, 19 November 2026.

Kedua, DPR RI mendorong FDTOI melakukan dialog dengan Kementerian Perhubungan terkait penyesuaian tarif yang disebut belum mengalami kenaikan sejak 2022.

Baca juga: SOS Dukung FDTOI Kepung DPR RI 19 November, Desak UU Transportasi Online Segera Terwujud

Selain itu, DPR juga akan mengawal koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri guna mencari formula penyesuaian tarif bagi pengemudi kendaraan roda empat (R4).

Ketiga, DPR RI akan memfasilitasi dan mengawal koordinasi pembahasan tarif makanan dan barang di Kementerian Digital.

Keempat, DPR RI mendorong Badan Legislasi (Baleg) untuk melibatkan FDTOI dalam memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Transportasi Online.

Baca juga: Operasi Zebra Jaya 2026, Satlantas Jakbar Gencarkan Edukasi dan Teguran, Penindakan Fokus ETLE

Setiap perkembangan pembahasan juga didorong agar mengedepankan keterbukaan informasi sehingga dapat diakses masyarakat.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah target penyelesaian RUU Transportasi Online paling lambat akhir 2027, sebagaimana tercantum dalam dokumen kesimpulan tersebut.

AGUNG VJ: PERJUANGAN BELUM SELESAI!

Ketua Umum Solidaritas Ojol Senusantara (SOS), Agung VJ, menyambut hasil pertemuan dengan Pimpinan DPR RI sebagai perkembangan penting bagi perjuangan pengemudi transportasi online.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa komitmen tertulis tersebut harus terus dikawal agar tidak berhenti sebatas kesepakatan di atas kertas.

“Kami mengapresiasi hasil pertemuan ini. Tetapi perjuangan belum selesai. Kami ingin DPR RI benar-benar serius mengawal pembentukan UU Transportasi Online. Jangan sampai aspirasi jutaan pengemudi online kembali hanya menjadi janji politik,” tegas Agung VJ.

Menurutnya, pengemudi transportasi online membutuhkan kepastian regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan dalam menjalankan pekerjaan.

SAHAM LAMGANDA SILALAHI: JANGAN BIARKAN OJOL MENUNGGU LAGI!

Senada dengan Agung VJ, Sekretaris Jenderal SOS, Saham Lamganda Silalahi, menegaskan bahwa kehadiran SOS bersama FDTOI merupakan bagian dari perjuangan bersama untuk mendorong negara memberikan perlindungan kepada seluruh pengemudi transportasi online.

Ia menilai, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar nasib pengemudi tidak terus bergantung pada kebijakan perusahaan aplikator yang dapat berubah sewaktu-waktu.

“Kami mengingatkan DPR RI bahwa pengemudi online adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Jangan biarkan persoalan tarif, potongan aplikator, algoritma, dan ketidakpastian status pengemudi terus berlarut-larut. UU Transportasi Online harus benar-benar menjawab persoalan yang selama ini dihadapi pengemudi,” tegas Saham.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan organisasi dan perwakilan pengemudi dalam pembahasan RUU Transportasi Online.

Menurutnya, partisipasi para pengemudi harus diwujudkan secara nyata agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan persoalan di lapangan, bukan sekadar formalitas.

Solidaritas Ojol Senusantara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tindak lanjut empat poin kesimpulan pertemuan dengan Pimpinan DPR RI, terutama proses legislasi di Badan Legislasi DPR RI.

Bagi SOS, target penyelesaian akhir 2027 bukan alasan untuk mengendurkan perjuangan. Sebaliknya, seluruh elemen pengemudi transportasi online harus semakin solid dalam mengawasi setiap tahapan pembahasan regulasi tersebut.

Perjuangan ini tidak hanya menyangkut pengemudi ojek online roda dua, tetapi juga pengemudi roda empat, kurir, serta seluruh pekerja transportasi berbasis platform digital.

Bagi mereka, kehadiran undang-undang khusus diharapkan menjadi landasan perlindungan hukum, kepastian tarif, transparansi sistem aplikasi, serta peningkatan kesejahteraan.

Aksi 19 November 2026 telah menghasilkan komitmen tertulis. Namun, perjuangan belum berakhir sampai seluruh aspirasi tersebut benar-benar diwujudkan dalam regulasi yang memberikan keadilan bagi para pekerja transportasi online.

HIDUP PENGEMUDI ONLINE!

WUJUDKAN UU TRANSPORTASI ONLINE!

BERJUANG BERSAMA, BAHAGIA BERSAMA!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *