Matamediaonline.com – Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka kembali ditegaskan oleh organisasi masyarakat Jembatan Kemajuan Bangsa (JKB). Namun, lebih dari sekadar pernyataan politik, sikap ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam terhadap stabilitas nasional di tengah meningkatnya arus disinformasi dan polarisasi sosial.
Dalam acara Halal Bihalal di Jakarta Utara, Ketua Umum JKB, Eta Wiwit, menyoroti fenomena maraknya informasi liar di media sosial yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.
Menurutnya, dinamika politik pasca kontestasi nasional belum sepenuhnya stabil. Fragmentasi opini publik yang diperkuat oleh disinformasi berisiko memperlebar jurang perpecahan di masyarakat.
“Informasi yang tidak terverifikasi dapat menjadi pemicu disintegrasi, apalagi di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak menentu,” ujarnya.
Fenomena yang disoroti JKB sejalan dengan tren global, di mana disinformasi menjadi instrumen yang kerap dimanfaatkan untuk memengaruhi opini publik dan melemahkan kohesi sosial.
Di Indonesia, kondisi ini diperparah oleh tingginya penetrasi media sosial tanpa diimbangi literasi digital yang memadai. Akibatnya, ruang publik digital menjadi rentan terhadap narasi provokatif, politik identitas, hingga propaganda yang berpotensi mengarah pada konflik sosial.
Baca juga: Organ JKB Siap Gelar Halal Bihalal, Perkuat Soliditas dan Tangkal Radikalisme
Dalam konteks ini, ajakan JKB kepada kadernya untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan dapat dibaca sebagai upaya membangun “filter sosial” di tingkat akar rumput.
Pernyataan JKB juga menegaskan peran organisasi masyarakat sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas. Dengan jaringan hingga tingkat daerah, ormas memiliki posisi penting dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan sosial.
Baca juga: Dies Natalis ke-72, GMNI Tegaskan Komitmen di Garis Marhaenisme
JKB bahkan secara eksplisit mendorong koordinasi aktif dengan aparat seperti TNI dan Polri, sebuah langkah yang menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam menjaga ketertiban.
Namun, pendekatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai batas antara partisipasi sipil dan keberpihakan politik. Di satu sisi, keterlibatan ormas memperkuat ketahanan nasional berbasis masyarakat. Di sisi lain, afiliasi yang terlalu kuat dengan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dalam ruang demokrasi.
Radikalisme dan Intoleransi: Isu Lama dengan Tantangan Baru
Komitmen JKB dalam mencegah radikalisme dan intoleransi bukan isu baru, tetapi tetap relevan. Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman radikalisme mengalami transformasi, tidak lagi hanya berbasis gerakan fisik, tetapi juga melalui ruang digital.
Narasi anti-Pancasila, ujaran kebencian, hingga kampanye ideologis kini lebih banyak beredar secara daring, menjangkau kelompok muda yang menjadi pengguna aktif media sosial.
JKB menegaskan bahwa menjaga ideologi negara tetap menjadi prioritas, terutama di tengah tekanan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial.
Kegiatan Halal Bihalal yang dihadiri puluhan pengurus serta unsur pemerintah dan aparat keamanan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi forum konsolidasi organisasi.
Langkah ini menunjukkan bahwa JKB tengah memperkuat struktur internal sekaligus memperluas komunikasi eksternal sebagai respons terhadap dinamika politik nasional.
Apresiasi dari tokoh masyarakat terhadap konsistensi JKB dalam menjaga kebhinekaan memperlihatkan bahwa peran ormas masih relevan, terutama dalam merawat nilai-nilai persatuan di tengah keberagaman.
