BPTD Jabar Bentuk Satgas ETLE HUB, Buka Call Center Pengaduan ODOL di 08112200114

BANDUNG – Matamediaonline.com| Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, memperkuat pengawasan angkutan barang melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Percepatan Implementasi ETLE HUB. Langkah ini sekaligus dibarengi dengan peluncuran layanan terpadu Call Center ETLE HUB melalui nomor 08112200114.

Kebijakan strategis tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPTD Kelas I Jawa Barat Nomor KP-BPTD JABAR 118 Tahun 2026. Pembentukan Satgas ini merupakan respons atas masih ditemukannya pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan raya.

Melalui pemanfaatan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) serta integrasi data Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ke dalam sistem ETLE HUB, penegakan hukum diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan terukur.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia Zero ODOL Tahun 2027.

Dalam pelaksanaannya, Satgas ETLE HUB BPTD Kelas I Jawa Barat akan memfokuskan pengawasan terhadap hasil deteksi kendaraan angkutan barang umum maupun khusus pada enam UPPKB di wilayah Jawa Barat.

Baca juga: SOS Tolak Perpres 27/2026, Soroti Perlindungan Pengemudi Ojol dan Sanksi Aplikator

Keenam lokasi tersebut meliputi UPPKB Balonggandu, Losarang, Tomo, Gentong, Cibaragalan, dan Kemang.

Satgas memiliki tugas mengelola dan memvalidasi data rekaman elektronik melalui aplikasi JITO, menangani indikasi pelanggaran dimensi kendaraan maupun batas daya angkut berdasarkan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dokumen kendaraan.

Tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, BPTD Kelas I Jawa Barat juga memperkuat pendekatan pelayanan publik melalui optimalisasi Tim Teknis di bidang sosialisasi dan edukasi.

Baca juga: Dirut Ancol Siap Dukung Pelantikan DPD PBB DKI Jakarta, Serta Buka Peluang Pemberdayaan Generasi Muda

Salah satu langkah konkretnya adalah menghadirkan Call Center ETLE HUB melalui saluran telepon dan WhatsApp di nomor 08112200114.

Mengusung semangat “Satu Kanal, Banyak Solusi”, layanan ini dirancang menjadi pusat komunikasi terpadu bagi masyarakat, pengemudi, pemilik kendaraan, hingga operator angkutan barang.

Terdapat empat layanan utama yang disediakan. Pertama, Informasi Lalu Lintas, yakni layanan informasi prosedural mengenai mekanisme ETLE HUB dan operasional UPPKB.

Kedua, Konfirmasi dan Sanggahan, berupa layanan konsultasi teknis serta validasi awal data terkait indikasi pelanggaran.

Ketiga, Pengaduan Masyarakat, sebagai saluran pelaporan dugaan pelanggaran ODOL di jalan raya maupun kendala pelayanan. Keempat, Akses Operator UPPKB, yang berfungsi sebagai penghubung koordinasi dengan unit pelayanan UPPKB terkait.

Untuk menjamin kepastian prosedur dan transparansi penanganan, setiap laporan yang diterima melalui Call Center akan diproses melalui enam tahapan sistematis.

Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan laporan, pencatatan, verifikasi awal, disposisi kepada unit berwenang, penyampaian umpan balik mengenai status penanganan kepada pelapor, hingga evaluasi dan penutupan laporan.

Khusus masyarakat yang menggunakan WhatsApp, sistem juga menyediakan pesan respons otomatis berisi panduan konfirmasi, informasi kontak email, serta menu pengaduan untuk memudahkan akses layanan.

BPTD Kelas I Jawa Barat menegaskan bahwa operasional Call Center ETLE HUB tetap mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi dan batasan kewenangan kelembagaan.

Dengan demikian, layanan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu pelanggaran ataupun membatalkan sanksi hukum tanpa dasar dan prosedur yang sah.

Melalui sinergi Satgas Pengawasan ETLE HUB, petugas UPPKB, para pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Call Center 08112200114, BPTD Kelas I Jawa Barat berkomitmen memperkuat pengawasan angkutan barang.

Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik ODOL sekaligus mendorong terwujudnya sistem transportasi darat yang lebih aman, tertib, transparan, dan berkeselamatan menuju Indonesia Zero ODOL 2027.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *