Pengamat Hukum SDI: Dukung UMKM, Kehadiran Wamenaker Tak Bisa Dimaknai Lindungi Silfester

JAKARTA – Matamediaonline.com| Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam peresmian restoran dan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik anak Silfester Matutina menuai polemik. Sejumlah pihak mengaitkan kehadiran pejabat negara tersebut dengan status hukum Silfester yang hingga kini belum menjalani eksekusi pidana.

Menanggapi polemik itu, Pengamat Hukum Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, meminta masyarakat melihat persoalan secara jernih dan proporsional. Ia menegaskan, kegiatan peresmian usaha milik anak Silfester harus dibedakan dari persoalan hukum yang menjerat orang tuanya.

Menurut Tohenda, anggapan bahwa kehadiran Afriansyah Noor—yang akrab disapa Bang Ferry—merupakan bentuk dukungan atau perlindungan politik terhadap Silfester merupakan kesimpulan yang tidak serta-merta dapat dibenarkan secara hukum.

“Kita harus memisahkan antara subjek hukum dan objek kegiatan. Acara tersebut adalah peresmian unit usaha UMKM yang didirikan oleh anak Silfester Matutina, bukan acara milik Silfester secara pribadi. Dalam hukum pidana, berlaku prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Kesalahan atau status hukum orang tua tidak bisa diwariskan atau dilekatkan kepada anaknya yang sedang berusaha secara sah,” ujar Tohenda dalam keterangannya, Senin (16/11).

Baca juga: Sudaryono Masuk Wacana Bursa Cawapres, Lolo Tamba: Indonesia Butuh Petani Sejahtera dan Anak Bergizi

Ia menilai kehadiran Wamenaker dalam kegiatan pembukaan usaha sektor kuliner dan UMKM juga dapat dilihat dalam konteks tugas Kementerian Ketenagakerjaan, terutama mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan penciptaan lapangan kerja.

“Apresiasi pejabat publik terhadap tumbuhnya wirausaha baru adalah bentuk dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja. Menghubungkan dukungan terhadap pembukaan lapangan kerja oleh generasi muda dengan intervensi kasus hukum orang tuanya adalah logika yang meloncat,” tegasnya.

Eksekusi Putusan Silfester Menjadi Kewenangan Kejaksaan

Terkait belum dilaksanakannya hukuman terhadap Silfester Matutina, Tohenda menjelaskan bahwa perkara tersebut harus dilihat berdasarkan putusan pengadilan dan kewenangan lembaga penegak hukum.

Silfester dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Putusan kasasi tersebut dijatuhkan pada 20 Mei 2019.

Tohenda menyebut, berdasarkan penjelasan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) yang pernah disampaikan sebelumnya, jaksa eksekutor telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan setelah perkara berkekuatan hukum tetap pada 2019. Namun, pelaksanaan eksekusi ketika itu terkendala karena keberadaan terpidana disebut tidak ditemukan.

Baca juga: FBR Korwil Jaktim Berbagi Paket Makanan, H. Abdul Manan Yusuf: Kami Hadir untuk Masyarakat

Ia juga menyampaikan bahwa proses pencarian tersebut beririsan dengan masa pandemi COVID-19 pada awal 2020, ketika pembatasan aktivitas diberlakukan di berbagai sektor, termasuk lembaga pemasyarakatan.

“Pertama, merujuk pada penjelasan resmi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya, jaksa eksekutor sebenarnya telah menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pasca-inkrah pada 2019, namun keberadaan terpidana saat itu tidak ditemukan. Kedua, proses pencarian dan eksekusi kemudian beririsan dengan merebaknya pandemi COVID-19 pada awal 2020,” jelasnya.

Tohenda menekankan bahwa kewenangan pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berada pada jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian, menurut dia, pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester merupakan ranah aparat Kejaksaan, bukan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kejaksaan Agung sendiri sudah menegaskan bahwa masa kedaluwarsa penuntutan maupun eksekusi pidana terhadap Silfester belum habis. Artinya, proses hukum tetap berjalan di koridor Kejaksaan tanpa ada intervensi dari kementerian mana pun,” pungkas Tohenda.

Tohenda berharap masyarakat dapat membedakan dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dengan persoalan hukum yang menjadi kewenangan lembaga penegak hukum. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM dan penciptaan lapangan kerja tetap dapat berjalan tanpa mengesampingkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *