Matamediaonline.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna mengusut tuntas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar, dalam pidato Dies Natalis ke-72 GMNI yang mengusung tema “Menyulam Persatuan, Menggerakkan Perubahan Bangsa” di Jakarta, Minggu (19/4).
Dalam bagian pidato politik bertajuk “Tentara Rakyat”, Sujahri menguraikan kronologi peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026. Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras usai menghadiri diskusi bertema “Remiliterisasi dan Judicial Review di Indonesia”. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius, termasuk sekitar 20 persen kerusakan pada kulit dan cedera pada bagian mata.
Dalam kasus ini, empat prajurit dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah ditetapkan sebagai terdakwa dan diduga terlibat dalam aksi penguntitan yang dilakukan secara sistematis.
“Jika seorang aktivis diserang karena menyampaikan kritik terhadap undang-undang, maka patut dipertanyakan kondisi demokrasi kita saat ini. Demikian pula jika proses peradilan tidak terbuka untuk pengawasan publik,” ujar Sujahri Somar dalam pidatonya.
GMNI menyatakan solidaritas penuh kepada korban serta mendesak agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Baca juga: Dies Natalis ke-72, GMNI Tegaskan Dari Warisan Sejarah Menuju Aksi Nyata untuk Rakyat
“Kami menegaskan bahwa peradilan militer tidak boleh menjadi ruang yang menutup akses terhadap kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, GMNI mendorong pembentukan TGPF independen guna mengungkap seluruh fakta di balik peristiwa yang diduga terencana tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor intelektual.
Baca juga: Dies Natalis ke-72 GMNI, Dorong Industrialisasi dan Penguatan Ideologi Perjuangan
Dukungan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyebut kasus penyiraman air keras tersebut sebagai tindakan terorisme dan menegaskan bahwa proses hukum harus mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga ke tingkat perencana. Presiden juga menyatakan komitmennya untuk tidak melindungi aparat negara yang terlibat serta membuka kemungkinan pembentukan tim independen.
Dalam konteks yang lebih luas, GMNI juga menegaskan pentingnya menjaga peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. GMNI menyoroti agar TNI tidak terlibat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat adanya sejumlah laporan terkait dugaan intimidasi dan kekerasan oleh oknum aparat dalam beberapa proyek.
Beberapa kasus yang disoroti antara lain dugaan intimidasi terhadap masyarakat adat dalam Proyek Food Estate di Merauke (Papua Selatan) serta konflik dalam pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Dalam pidatonya, Sujahri Somar menegaskan dua sikap utama GMNI:
- TNI harus fokus dan kuat dalam menjalankan fungsi pertahanan negara, khususnya menghadapi ancaman eksternal.
- Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang harus dijaga.
Pernyataan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam peringatan Dies Natalis ke-72 GMNI. Dalam kesempatan yang sama, GMNI juga menyampaikan pandangan terhadap berbagai isu nasional lainnya, termasuk RUU Sistem Pendidikan Nasional, dinamika geopolitik global, serta RUU Penanggulangan Disinformasi.
