JAKARTA – Matamediaonline.com| Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah dua peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti rangkaian pelatihan yang mencakup Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP GMNI, Luhut Situmorang, menilai peristiwa tersebut menjadi momentum penting untuk meninjau kembali kebijakan yang mewajibkan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mengikuti pelatihan bernuansa kemiliteran.
Menurut GMNI, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena tugas utama para peserta nantinya lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan organisasi ekonomi rakyat, manajemen usaha, tata kelola keuangan, logistik, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami mempertanyakan apa hubungan latihan dasar kemiliteran dengan tugas mengelola koperasi desa dan kampung nelayan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah manajer yang menguasai tata kelola usaha, keuangan, logistik, dan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Luhut dalam keterangannya.
Dua peserta yang meninggal dunia diketahui adalah Anisa Muyassaroh yang mengalami gangguan kesehatan saat mengikuti pelatihan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan pada 18 Juni 2026 dan Yonanda Muhammad Taufiq yang mengalami penurunan kondisi kesehatan saat mengikuti pelatihan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja pada 17 Juni 2026.
Baca juga: APKLI-P Dorong Akselerasi NIB untuk 64,5 Juta UMKM, Kemendag Siapkan Kolaborasi Nasional
Peristiwa tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan pada 23 Juni 2026.
GMNI menilai tragedi tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan perlu dilihat dalam konteks kebijakan yang lebih luas.
Baca juga: Aksi di KPK dan Kejagung, GPM Maluku Utara Soroti Dugaan Masalah Proyek Smelter Halmahera Timur
“Jika tujuan program ini adalah membangun ekonomi desa dan memperkuat kesejahteraan nelayan, mengapa pendekatan yang digunakan justru pendekatan militeristik? Di mana kajian akademiknya? Di mana dasar kebijakannya? Dan berapa anggaran negara yang telah digunakan untuk program tersebut?” kata Luhut.
Menurut GMNI, hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci hubungan antara latihan dasar kemiliteran dengan peningkatan kapasitas manajerial peserta yang akan mengelola program-program ekonomi masyarakat.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan pembangunan sektor sipil agar tidak terjadi perluasan pendekatan militer ke ruang-ruang yang seharusnya dikelola secara profesional dan berbasis kompetensi teknis.
“Pembangunan ekonomi rakyat tidak boleh dijalankan dengan paradigma militeristik. Negara harus memastikan setiap kebijakan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan program yang dijalankan,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPP GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kementerian Pertahanan. Pertama, meminta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertanggung jawab secara politik atas insiden meninggalnya dua peserta selama pelatihan. Kedua, membuka kepada publik dasar hukum, dasar akademik, serta hasil evaluasi program Latsarmil bagi calon pengelola KDMP dan KNMP.
Ketiga, pemerintah diminta mempublikasikan penggunaan anggaran negara yang dialokasikan dalam pelaksanaan program tersebut secara transparan. Keempat, menghentikan kewajiban latihan dasar kemiliteran bagi jabatan-jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara.
Kelima, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.
GMNI menegaskan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, organisasi tersebut berharap peristiwa meninggalnya dua peserta dapat menjadi bahan evaluasi serius agar kebijakan publik yang dijalankan benar-benar efektif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
