JAKARTA – Matamediaonlinee.com| Penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai disiapkan melalui kolaborasi lintas instansi. Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah membahas langkah penataan kawasan tersebut secara menyeluruh, Selasa (3/11/2026).
Penataan ini tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mencegah kembali maraknya peredaran narkoba, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan sosial dan memiliki sumber penghidupan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menegaskan, penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti pada penegakan hukum. Persoalan sosial dan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian penting dari proses penataan.
Menurutnya, jika persoalan sosial tidak ditangani, kawasan tersebut berpotensi kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.
Saat meninjau kawasan Kampung Bahari dan berdialog dengan warga, Dadang menegaskan bahwa penataan bukan bertujuan menggusur masyarakat tanpa solusi.
“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Dadang.
Baca juga: Dugaan Masalah Keuangan Askrida Disorot MAKAR, Direksi dan Komisaris Dituntut Buka-bukaan
Kapolda meminta seluruh warga didata secara menyeluruh, mulai dari kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, hingga sumber penghasilan.
Pendataan tersebut juga harus memperhatikan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah. Bagi kelompok masyarakat ini, sampah bukan sekadar limbah, melainkan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Baca juga: Dua Kali Eksekusi Gagal, Kini PN Tangerang Siapkan Langkah Penentuan di Kreo Selatan!
Karena itu, proses penataan diharapkan tidak menghilangkan mata pencaharian warga tanpa adanya alternatif penghidupan yang jelas dan layak.
Dalam pembahasan lintas instansi, pembersihan kawasan disepakati dilakukan secara bertahap dan terukur.
Prioritas awal diarahkan pada area yang sudah tidak dihuni serta lokasi yang dipenuhi tumpukan sampah. Sementara bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu sebelum ditentukan langkah penanganannya.
Baca juga: Polsek Tambora Tangkap Dua Pelaku Curanmor Residivis Bermodus Jaket Ojek Online
Pendekatan dialog dan kondisi faktual masyarakat menjadi pertimbangan agar proses penataan berlangsung secara humanis dan tidak dilakukan secara terburu-buru.
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri, menyampaikan kesiapan perusahaan mendukung penataan Kampung Bahari.
PT KAI merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu (4/11/2026). Pelaksanaan pembersihan akan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api yang melintas di sekitar kawasan serta kondisi masyarakat setempat.
Januri juga menyampaikan bahwa perbaikan lingkungan membutuhkan solusi jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan tetap mengedepankan dialog dan pendekatan humanis.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Di Kampung Bahari, tercatat sebanyak 46 warga telah menerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Data tersebut akan diperbarui melalui pendataan ulang untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai ketersediaan alokasi program pemerintah pusat.
Pendataan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai kebutuhan hunian masyarakat dan menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan.
Selain pembenahan fisik, Dadang menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencegah kembali berkembangnya peredaran narkoba.
Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pendampingan pengelolaan sampah agar lebih modern dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) juga diharapkan dapat membantu memperkuat ekonomi warga.
Melalui kolaborasi Polda Metro Jaya, PT KAI, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah, penataan Kampung Bahari diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga membangun kondisi sosial yang lebih baik.
Penataan ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk menciptakan kawasan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak huni, tanpa mengabaikan hak serta mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalamnya.
