JAKARTA – Matamediaonline.com| Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) menyatakan tidak sependapat dengan wacana yang mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI. Dasco dinilai masih memiliki peran strategis di parlemen untuk membantu Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas politik dan kelancaran agenda pemerintahan hingga 2029.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik DPP GPM, Alexander Manurung, menanggapi dinamika politik nasional dan spekulasi mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto apabila terjadi pergantian Wakil Presiden.
Menurut Alexander, pengalaman dan kemampuan Dasco dalam membangun komunikasi politik lintas fraksi justru menjadi kekuatan yang dibutuhkan pemerintah di lembaga legislatif.
“Kami berpandangan bahwa Pak Sufmi Dasco Ahmad justru lebih dibutuhkan Presiden Prabowo di parlemen. Ada peran strategis yang selama ini dijalankan beliau dalam membangun komunikasi politik, menjembatani kepentingan pemerintah dengan DPR, serta menjaga agar agenda pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Alexander.
Ia menjelaskan, tantangan pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029 tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program di lingkungan eksekutif. Dukungan politik dan stabilitas hubungan antara pemerintah dengan DPR RI juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan nasional.
Baca juga: Gibran Mundur, GPM DKI Ajak Warga Jaga Kondusivitas Jakarta, Kevin Wu Bicara Regenerasi Politik
Dalam konteks tersebut, Dasco dinilai memiliki posisi strategis karena berpengalaman mengelola komunikasi lintas fraksi, membangun koordinasi politik, serta mempertemukan berbagai kepentingan di parlemen.
Alexander menyebut kemampuan debottlenecking yang dimiliki Dasco menjadi salah satu modal penting dalam mengurai hambatan komunikasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan politik.
Baca juga: Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Ketum GMNI Soroti Bencana hingga Potensi Disintegrasi
“Kalau kita melihat dinamika politik hari ini, Pak Prabowo masih membutuhkan figur seperti Pak Dasco di DPR. Pemerintah membutuhkan orang yang mampu memastikan komunikasi politik tetap terjaga, hubungan antara pemerintah dan parlemen berjalan baik, serta kebijakan strategis tidak terhambat oleh persoalan koordinasi politik,” tegasnya.
Menurut Alexander, jika Dasco berpindah dari parlemen ke lingkungan eksekutif, pemerintah berpotensi kehilangan salah satu figur yang selama ini berperan dalam menjaga komunikasi politik dengan DPR RI.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh sosok yang menduduki jabatan Wakil Presiden. Soliditas kabinet, komunikasi politik, dan dukungan parlemen juga harus menjadi pertimbangan utama.
Karena itu, DPP GPM mendorong Presiden Prabowo agar mempertimbangkan calon pengganti Wakil Presiden berdasarkan kebutuhan pemerintahan secara menyeluruh, tanpa mengabaikan pentingnya mempertahankan figur-figur strategis di lembaga legislatif.
Alexander menegaskan, pandangan tersebut bukan bentuk keraguan terhadap kapasitas Dasco. Sebaliknya, DPP GPM menilai pengalaman politik Dasco justru sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi pemerintah di parlemen.
“Kami tidak sedang mempersoalkan kapasitas Pak Dasco. Justru sebaliknya, kami melihat beliau memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang sangat dibutuhkan di DPR RI. Jangan sampai karena kebutuhan mengisi satu jabatan, pemerintah justru kehilangan kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas politik di parlemen,” ungkapnya.
Alexander juga menyinggung sejumlah pekerjaan rumah di DPR RI yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian Dasco. Salah satunya adalah komitmen terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.
DPP GPM berharap setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden nantinya berjalan sesuai konstitusi, demokratis, dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara.
“Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas bukan sekadar pembagian posisi politik, melainkan bagaimana pemerintahan Prabowo dapat bekerja secara efektif, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sampai akhir masa jabatan 2029,” tutup Alexander.












