Bapas Kelas 1 Jakarta Barat Gandeng  Forkopimko Bangun Ekosistem Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan

JAKARTA – MataMediaOnline.com| Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Barat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan penguatan Forum Reintegrasi Sosial (Foris).

Langkah strategis ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang berlangsung di Harris Suites Puri Mansion, Ballroom Puri Mansion Estate, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat, pimpinan delapan kecamatan dan 56 kelurahan, kepala Bapas se-DKI Jakarta, Danramil, serta Kapolsek di wilayah Jakarta Barat.

Pembentukan Kelayan Binter dan Foris dibahas dalam FGD Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang berlangsung di Harris Suites Puri Mansion
Pembentukan Kelayan Binter dan Foris dibahas dalam FGD Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang berlangsung di Harris Suites Puri Mansion.

Kepala Bapas Kelas I Jakarta Barat, Raden Mas Kristyo Nugroho, menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak dapat hanya mengandalkan peran Bapas. Dibutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat agar klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya.

“Reintegrasi sosial merupakan bagian krusial dalam sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan,” ujar Kristyo.

Baca juga: Polres Jakbar Bongkar Laboratorium Gelap Etomidate di Cengkareng, Peracik Dibayar Rp10 Juta per Bulan

Menurutnya, dukungan lintas sektor diperlukan, mulai dari penerimaan masyarakat, akses pelatihan kerja, kesempatan berusaha, hingga pengawasan yang terkoordinasi untuk meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana.

Dalam forum tersebut, sejumlah program konkret turut dibahas, antara lain kolaborasi pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi kerja melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta akses layanan rehabilitasi sosial melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Barat.

Baca juga: FTPI Bertekad Hidupkan Kembali Sabuk Emas Presiden RI Setelah 8 Tahun Vakum di Kancah Nasional

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, Mardi Santoso, turut mendukung penguatan kolaborasi tersebut. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar klien pemasyarakatan memperoleh pendampingan berkelanjutan dan kesempatan untuk kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Dukungan juga disampaikan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah. Ia menilai keterlibatan Forkopimko hingga jajaran kecamatan dan kelurahan menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan reintegrasi sosial.

Iin menyebut Jakarta Barat memiliki sekitar 2,5 juta penduduk yang tersebar di delapan kecamatan dan 56 kelurahan. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk memastikan proses reintegrasi berjalan optimal.

“Reintegrasi sosial bukan semata-mata tentang mengembalikan seseorang ke lingkungan masyarakat, tetapi juga memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk kembali menjadi warga negara yang mandiri, taat hukum, produktif, dan diterima secara utuh oleh masyarakat,” kata Iin.

Ia menambahkan, Pemkot Jakarta Barat telah menjalin kerja sama dalam pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) serta Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program tersebut diharapkan membuka peluang bagi klien pemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, dan membangun kemandirian ekonomi.

FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Kusnali, Kepala Subdirektorat Pengawasan Klien Pemasyarakatan Sri Astiana, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Nugroho, serta Executive Director Institute for Monitoring and Preventive Action of Conflict (IMPAC) Ivindra Primadi.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Bapas Kelas I Jakarta Barat dan unsur Forkopimko Jakarta Barat. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pembimbingan, pengawasan, pemberdayaan, serta pemenuhan kebutuhan klien pemasyarakatan.

Melalui Kelayan Binter dan penguatan Foris, Bapas Jakarta Barat berharap kolaborasi lintas sektor tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi berlanjut menjadi program nyata. Tujuannya, memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri, hidup mandiri, menaati hukum, dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *