JAKARTA — Matamediaonline.com| Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan Sistem Ekonomi Konstitusi melalui visi-misi Asta Cita dinilai membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian melakukan reformasi struktural agar target pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dapat tercapai.
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan transformasi ekonomi nasional tidak cukup hanya melalui program prioritas, tetapi juga memerlukan restrukturisasi kebijakan dan kelembagaan secara berkelanjutan.
“Tanpa konsistensi, restrukturisasi perekonomian nasional melalui transformasi kebijakan dan kelembagaan tidak akan berhasil di masa depan,” kata Defiyan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam analisisnya, Defiyan memetakan sedikitnya lima persoalan utama yang dinilai mempengaruhi efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung Asta Cita.
Pertama, alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu dominan dibandingkan sektor pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.
Baca juga: Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi Raih Penghargaan Akademik Terbaik P3N Lemhannas Angkatan XXVII 2026
Menurutnya, keseimbangan anggaran menjadi penting agar program pembangunan tetap menyentuh kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Kedua, target swasembada pangan harus diperkuat melalui sinergi koperasi dan BUMN pada sektor agro industry complex, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan hingga kelautan.
Ketiga, isu ketahanan energi memerlukan penguatan peran BUMN strategis agar Indonesia memiliki kemandirian energi jangka panjang.
“Penguatan sektor energi tidak cukup bicara transisi energi, tetapi juga kedaulatan energi,” ujarnya.
Baca juga: Inovasi Baru Polres Metro Bekasi, Bayar PNBP SIM Pakai Sampah
Keempat, akses pembiayaan masyarakat kecil dan sektor UMKM dinilai masih terkendala aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking.
Defiyan mendorong reformasi sektor perbankan agar pembiayaan sektor produktif menjadi lebih inklusif.
Kelima, Bappenas dinilai perlu diperkuat sebagai institusi perencanaan agar visi pembangunan nasional tetap terjaga menuju target Indonesia Emas 2045.
Selain persoalan anggaran, Defiyan juga menyoroti pentingnya efisiensi organisasi pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa postur APBN yang tidak proporsional berpotensi memunculkan moral hazard apabila tidak dibarengi tata kelola yang baik.
“Jika tidak didukung postur dan struktur APBN yang tepat, akan memunculkan moral hazard,” katanya.
Menurut Defiyan, ukuran kabinet yang besar juga menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan birokrasi yang hemat anggaran namun tetap efektif.
“Jumlah anggota kabinet yang gemuk menjadi salah satu kendala terbesar dalam membangun organisasi pemerintahan yang hemat dan berdaya guna bagi APBN,” tutupnya.
