JAKARTA – Matamediaonline.com| Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Tahun 2026 yang mengusung tema “Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera” di The Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum KSPI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta para pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa buruh merupakan fondasi sekaligus roda penggerak utama perekonomian nasional. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
“Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia,” ujar Dedi.
Menurutnya, Polri dan kalangan buruh memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan iklim kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya sebatas pengamanan kegiatan ketenagakerjaan, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
“Polri berkomitmen untuk terus membersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi agar tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara humanis dan berkeadilan,” katanya.
Komjen Dedi mengungkapkan, melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri telah menunjukkan komitmen nyata dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial.
Baca juga: Didukung 40 PDK dan Organisasi Pendiri, Sari Yuliati Makin Dekat Kursi Ketua Umum Kosgoro 1957
Data Desk Ketenagakerjaan Polri mencatat sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan 35 perkara tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 34 perkara di antaranya melalui pendekatan restorative justice.
Sementara sepanjang tahun 2026, sebanyak sembilan perkara ketenagakerjaan telah diselesaikan dan seluruhnya melalui mekanisme restorative justice.
Baca juga: Aksi di KPK dan Kejagung, GPM Maluku Utara Soroti Dugaan Masalah Proyek Smelter Halmahera Timur
Selain itu, Polri juga memfasilitasi sebanyak 4.216 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali memperoleh pekerjaan.
“Ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui Polri dalam mengawal perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial tetap harmonis,” ujarnya.
Wakapolri juga mengajak seluruh elemen buruh untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri modern agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat meskipun dunia sedang menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global.
Menurut Dasco, terdapat pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis, padahal kenyataannya tidak demikian.
“Kita fundamental ekonomi kita kuat, fiskal kita kuat, tetapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan. Padahal tidak demikian,” ujar Dasco.
Ia menilai konflik global, termasuk ketegangan yang sempat terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, memang memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakstabilan di dalam negeri.
Karena itu, Dasco mengajak seluruh elemen buruh untuk menjaga persatuan dan kekompakan demi mendukung stabilitas nasional.
“Saya minta kepada teman-teman buruh sekalian, kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintahan, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompakan buruh untuk kesejahteraan kita semuanya,” katanya.
Menurut Dasco, tantangan terbesar yang kini harus dihadapi bersama adalah mencegah terjadinya gelombang PHK akibat dampak perlambatan ekonomi global dan menjaga kepercayaan investor agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
“Perang kita sekarang adalah perang melawan PHK akibat dampak situasi global. Kita harus menjaga kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi serta politik untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Perkuat Sinergi Buruh, Pemerintah, dan Polri
Rakernas KSPI 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi buruh sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia.
Wakapolri menegaskan, sinergi antara buruh, pemerintah, dunia usaha, dan Polri harus terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.
“Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat. Untuk itu, sinergi antara Polri dan buruh harus terus diperkuat,” pungkas Komjen Dedi Prasetyo.
