JAKARTA – Matamediaonline.com| Polri menegaskan komitmennya dalam membangun institusi yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Rekrutmen Proaktif Penyandang Disabilitas yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir dan semakin diperkuat melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang telah disahkan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengatakan Polri menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam proses seleksi calon anggota dari kalangan penyandang disabilitas. Meski demikian, aspek kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen.
“Polri memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dalam proses seleksi, kami menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas dengan memberikan penyesuaian sesuai kondisi disabilitas yang dimiliki peserta, tanpa mengurangi standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kepolisian,” ujar Johnny di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, rekrutmen penyandang disabilitas memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri.
Baca juga: Patroli Gabungan Amankan Lima Motor Diduga untuk Balap Liar di Rawamangun
Johnny menjelaskan, kategori disabilitas yang dapat mengikuti seleksi antara lain penyandang amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, serta cerebral palsy dengan tingkat disabilitas ringan yang masih memungkinkan untuk menjalankan aktivitas secara mandiri dan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.
Ia menegaskan bahwa personel penyandang disabilitas akan ditempatkan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan institusi. Mereka dapat bertugas pada bidang administrasi, pelayanan publik, teknologi informasi, analisis data, kesehatan, maupun fungsi pendukung lainnya.
Baca juga: Satgas Operasi Damai Cartenz Perkuat Pengamanan dan Pendekatan Humanis di Distrik Sinak
“Penempatan personel disabilitas dilakukan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi. Mereka dapat bertugas pada fungsi-fungsi yang lebih mengedepankan kemampuan administrasi, analisis, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, maupun bidang pendukung lainnya yang relevan dengan kemampuan yang dimiliki,” jelasnya.
Data Polri menunjukkan bahwa program rekrutmen proaktif bagi penyandang disabilitas terus berjalan. Pada tahun 2024, Polri menerima dua peserta penyandang disabilitas melalui jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan 16 orang melalui jalur Bintara. Sementara pada tahun 2025, satu peserta penyandang disabilitas kembali diterima melalui jalur Bintara Polri.
Meski belum menetapkan target kuota khusus, Polri terus melakukan kajian terkait kebutuhan organisasi dan pengembangan kebijakan rekrutmen yang lebih inklusif ke depan.
“Yang terpenting adalah memastikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi dan potensi untuk menjadi bagian dari Polri. Prinsipnya, Polri akan terus membuka ruang pengabdian yang inklusif, profesional, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara,” kata Johnny.
Program rekrutmen proaktif penyandang disabilitas menjadi bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, dan menghormati hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan ini sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan mengabdi kepada bangsa serta negara.
