JAKARTA – Matamediaonline.com| Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menilai dinamika yang terjadi di sektor ekonomi nasional harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, mengatakan mundurnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun, yang kemudian disusul pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Juli 2026, merupakan peristiwa penting yang tidak dapat dianggap sebagai pergantian pejabat biasa.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi makro, independensi lembaga negara, hingga tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
“Pengunduran diri pimpinan dua lembaga strategis ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Persoalannya bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi menyangkut kredibilitas kebijakan ekonomi nasional,” kata Jansen dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Ia menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pelemahan tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Selain itu, GMNI Jakarta Timur juga menyinggung besarnya dana yang masih mengendap di sektor perbankan yang dinilai mencerminkan belum optimalnya iklim investasi nasional.
DPC GMNI Jakarta Timur juga menyoroti pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Februari 2026. Menurut Jansen, kedekatan hubungan keluarga Thomas dengan Presiden RI berpotensi memunculkan persepsi konflik kepentingan di tengah pentingnya menjaga independensi bank sentral.
“Bank Indonesia harus tetap menjadi lembaga yang independen. Kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter sangat bergantung pada independensi institusi tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai kajian ekonomi internasional menunjukkan bahwa independensi bank sentral merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kepercayaan investor.
GMNI Jakarta Timur juga mengingatkan pemerintah terhadap pelajaran sejarah melalui Deklarasi Bappenas 1998, yang menurut mereka menjadi simbol melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu.
“Sejarah mengajarkan bahwa ketika persoalan ekonomi tidak dikelola secara serius dan kepercayaan publik melemah, stabilitas politik juga dapat ikut terdampak,” kata Jansen.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh lembaga ekonomi negara tetap bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari berbagai kepentingan politik.
Sebagai bentuk sikap organisasi, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
- Mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional.
- Mendesak pemerintah bersama otoritas ekonomi menerapkan kebijakan yang efektif, transparan, dan terukur guna mengantisipasi potensi krisis ekonomi.
- Menuntut pemerintah menjaga independensi Bank Indonesia serta seluruh lembaga pengelola ekonomi negara dari segala bentuk konflik kepentingan.
- Mendesak pemerintah memberhentikan Thomas Djiwandono dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai upaya menjaga independensi BI.
GMNI Jakarta Timur menegaskan bahwa penyampaian kritik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi dan berharap pemerintah merespons berbagai masukan tersebut secara terbuka demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
