Matamediaonline.com – Di era media sosial yang serba cepat, konflik antarindividu tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Ketika seseorang merasa diserang, dihina, atau dipermalukan, tidak sedikit yang kemudian membalas dengan unggahan di internet.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum pidana: apakah membalas serangan di media sosial dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan diri?
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konsep pembelaan diri sebenarnya telah diatur secara jelas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dikenal istilah pembelaan terpaksa (noodweer).
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang pada dasarnya dilarang hukum, tetapi dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum.
Baca juga: Advokat dalam KUHAP Baru: Menegaskan Peran Penegak Hukum dalam Menjaga Keadilan Proses Pidana
Namun demikian, pembelaan terpaksa tidak dapat dilakukan secara bebas. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah menurut hukum.
Baca juga: Alasan Pemaaf dalam KUHP Baru dan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum
Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.
Kedua, serangan tersebut harus bersifat langsung dan seketika.
Ketiga, tidak ada cara lain yang lebih aman untuk menghindari serangan tersebut.
Keempat, tindakan pembelaan harus seimbang atau proporsional dengan serangan yang dihadapi.
Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka orang yang melakukan pembelaan diri tidak dapat dipidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menghukum perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan situasi darurat yang memaksa seseorang melindungi dirinya.
Baca juga: Kedaluwarsa Hukum, Kuasa Hukum Budi Kritik JPU di PN Jakut Masih Gunakan KUHP Lama
Persoalan menjadi berbeda ketika konflik tersebut bergeser ke dunia digital. Banyak orang beranggapan bahwa penghinaan di dunia nyata dapat dibalas dengan serangan balik melalui media sosial. Padahal, tindakan tersebut justru berpotensi melanggar hukum.
Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3), diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda.
Perbedaan mendasar antara pembelaan diri dan pencemaran nama baik terletak pada tujuan serta konteks perbuatannya. Pembelaan diri dilakukan untuk menghentikan serangan yang melawan hukum, sedangkan pencemaran nama baik merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang.
Dengan kata lain, pembelaan diri bersifat defensif dan terpaksa, sementara pencemaran nama baik biasanya dilakukan secara sadar dan disengaja.
Sebagai ilustrasi, seseorang yang diserang secara fisik di tempat umum kemudian menahan atau mendorong pelaku agar serangan berhenti dapat dianggap melakukan pembelaan diri, sepanjang tindakannya proporsional.
Namun situasinya berbeda apabila seseorang yang merasa dihina kemudian membuat unggahan di media sosial yang menuduh orang lain melakukan kejahatan tanpa bukti. Tindakan tersebut justru berpotensi menjadi pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa hukum memang memberikan ruang untuk membela diri, tetapi tidak memberikan pembenaran untuk menyerang kehormatan orang lain, terlebih melalui ruang digital yang dapat menyebarkan informasi secara luas dan cepat.
Pada akhirnya, menjaga kehormatan diri tidak harus dilakukan dengan merusak reputasi orang lain. Dalam negara hukum, penyelesaian konflik seharusnya ditempuh melalui jalur yang sah, bukan melalui serangan di media sosial.
“Membela diri adalah hak, tetapi menjaga etika dan hukum di ruang digital adalah kewajiban setiap warga negara”.
