Matamediaonline.com – Polda Metro Jaya menyiapkan 24.980 personel gabungan untuk mengamankan sekaligus memberikan pelayanan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di wilayah DKI Jakarta.
Apel kesiapan pasukan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa personel gabungan tersebut terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pamdal, hingga Sabuk Kamtibmas.
“Sebanyak 24.980 personel disiapkan untuk memastikan kegiatan May Day berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Hak buruh dalam menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat dua agenda utama dalam peringatan May Day tahun ini. Pertama, kegiatan May Day Fiesta 2026 yang dipusatkan di kawasan Monas. Kedua, penyampaian aspirasi di sejumlah titik, seperti kawasan DPR/MPR RI dan kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.
“Sebanyak 24.980 personel disiapkan untuk memastikan kegiatan May Day berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Hak buruh dalam menyampaikan pendapat dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Baca juga: BPI Umumkan Pengurus 2026–2030, Perkuat SDM hingga Revisi UU Perfilman
Ia menjelaskan, terdapat dua agenda utama dalam peringatan May Day tahun ini. Pertama, kegiatan May Day Fiesta 2026 yang dipusatkan di kawasan Monas. Kedua, penyampaian aspirasi di sejumlah titik, seperti kawasan DPR/MPR RI dan kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.
Dari total personel yang disiagakan, sebanyak 15.575 berasal dari Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel dari Pemprov DKI Jakarta, 400 personel Pamdal, serta 2.000 personel Sabuk Kamtibmas.
Menurut Budi, kehadiran aparat di lapangan tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dan peserta aksi.
“Kami mengedepankan pendekatan humanis agar aspirasi buruh dapat tersampaikan dengan baik,” katanya.
Terkait pengaturan lalu lintas, Polda Metro Jaya akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, khususnya di kawasan Monas, DPR/MPR RI, dan Dinas Tenaga Kerja.
Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan mendesak.
“Rekayasa lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk menjaga situasi tetap aman dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung damai dan tertib,” kata Budi.
